REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kesempatan bagi investor untuk ikut serta dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan bahwa KKP akan mengembangkan K-SIGN seluas 10 ribu hingga 13 ribu hektare. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, investor diajak untuk ambil bagian dalam proyek tersebut.
“Pemerintah itu kan (memiliki) keterbatasan anggaran, nanti kami akan mengundang para investor,” ujar Frista saat ditemui di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Dalam pengembangan kawasan sentra industri garam tersebut, kata Frista, akan terdapat 10 zona. KKP akan menangani zona 1 secara penuh, sementara zona lainnya diserahkan kepada investor yang berminat.
Frista menyebut pengelolaan zona 1 akan dilakukan oleh PT Garam, yang merupakan bagian dari Holding BUMN Pangan ID FOOD. PT Garam akan mengelola proses produksi garam dari hulu ke hilir.
Selain itu, KKP juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melibatkan sekitar 26.000 anggota masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Frista berharap K-SIGN dapat menjadi kawasan industri terpadu, mulai dari produksi hingga distribusi.
“Harapannya kawasan tersebut itu benar-benar menjadi suatu kawasan industri yang terpadu, mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai dari produksi garamnya sampai dengan nanti bagaimana garam ini diolah, kemudian bagaimana garam ini didistribusikan ke market-market seluruh Indonesia,” imbuh Frista.
Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, mengatakan bahwa saat ini sudah ada beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik membangun pabrik di kawasan industri garam.
Namun demikian, Abraham belum dapat memberikan detail karena masih perlu mempertimbangkan aspek bisnis.
“Pihak luar negeri karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka,” ucapnya.