REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan tarif impor yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih dipenuhi dengan kondisi ketidakpastian hingga saat ini. Ekonom menilai, dinamika politik pemerintahan Trump semakin menguatkan ketidakpastian, di tengah banyaknya kontroversi atau penolakan dari berbagai pihak.
“Dinamika politik pemerintahan Trump menunjukkan bahwa komitmen dalam hubungan internasional dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan diantara sekutu strategis,” ujar Ekonom Univeritas Andalas Syafruddin Karimi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/6/2025).
Syafruddin mengatakan, kasus paling mencolok terlihat dari hubungan antara Trump dengan Elon Musk, yang awalnya saling mendukung secara terbuka dalam Pilpres AS 2024 lalu. Musk bahkan diangkat menjadi Kepala Departement of Government Efficiency sebagai imbalan atas dukungan politik dan finansialnya, setelah Trump memenangkan pesta demokrasi kala itu.
“Namun, ketika Trump meluncurkan kebijakan tarif sepihak yang mengancam kepentingan bisnis global, Musk berbalik menentang. Ketegangan ini memuncak menjadi konflik pribadi yang terbuka, melibatkan saling serang di media sosial, dan berujung pada ancaman politik serta kerugian ekonomi,” jelasnya.
Menurut Syafruddin, bagi negara-negara yang tengah mempersiapkan diri untuk bernegosiasi dagang dengan Trump, terutama di Asia dan kawasan berkembang, konflik tersebut menyimpan pelajaran penting. Bahwa Trump tidak memiliki rekam jejak kuat dalam memegang komitmen jangka panjang.
“Ketergantungan pada hubungan personal tanpa perlindungan kelembagaan akan menjadi risiko serius. Oleh karena itu, strategi diplomasi dagang ke depan harus dibangun di atas dasar institusi yang kokoh, kontrak yang mengikat, dan kemampuan untuk cepat beradaptasi. Hubungan Trump dan Musk merupakan cermin paling berharga tentang bagaimana mudahnya loyalitas berubah menjadi konflik dalam lanskap ekonomi global yang makin rapuh,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir terjadi dinamika mengenai kebijakan tarif Trump. Pada Rabu (28/5/2025) waktu AS, Mahkamah Perdagangan Internasional AS memutuskan memblokir penerapan tarif impor menyeluruh yang diberlakukan Trump. Mahkamah menyatakan, Trump telah melampaui wewenangnya ketika menetapkan bea masuk besar-besaran terhadap negara mitra dagang.
Namun, keesokan harinya Trump mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk membatalkan keputusan pengadilan yang memblokir kebijakan tarif globalnya. Dan keputusannya, pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Trump.
Lantas, pada Jumat (30/5/2025), Trump kembali mengumumkan penggandaan tarif baja dan aluminium secara global menjadi 50 persen. Kebijakan tersebut meningkatkan tekanan terhadap produsen baja global dan memperdalam ketegangan dagang internasional.
Kemudian, pada Kamis (5/6/2025) dikabarkan bahwa Trump melakukan perbincangan via telepon dengan Presiden China Xi Jinping, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan. Syafruddin menilai, panggilan telepon antara Trump dan Jinping memperlihatkan bahwa dialog tetap terbuka, tetapi substansi tetap beku.
“Gencatan senjata tarif yang dicapai sebelumnya rapuh, karena kedua pihak memandang perdagangan sebagai alat geopolitik, bukan sekadar pertukaran barang. Dalam ketidakpastian seperti ini, risiko terhadap pasar keuangan dan rantai pasok global akan terus membayangi,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika