REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar kabar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan mengaktifkan Kembali sejumlah jalur kereta api di Provinsi tersebut. Berbagai stakeholder terkait diminta mengomentari isu ini.
Salah satunya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono. Saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menko Agus tak banyak berbicara perihal wacana yang diusung Gubernur Jabar. Ia masih harus mempelajari detail perencanaan tersebut.
"Belum, saya belum ikuti, nanti saya cek lagi ya," kata sosok yang akrab disapa AHY itu, di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dalam pemberitaan Republika.co.id sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengungkapkan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat diproyeksikan membutuhkan dana Rp 15 triliun. Hal ini, kata Herman, terungkap dalam komunikasi antara Pemprov Jabar, PT KAI, dan Dirjen Perkeretaapian (Dirjen KA) Kementerian Perhubungan.
"Untuk reaktivasi jalur di Jawa Barat kebutuhan umumnya adalah kurang lebih Rp 15 triliun, ini kan baru proyeksi tentu harus ada detail engineering design atau (DED)," kata Herman di Bandung, Selasa (22/4/2025).
Kondisi saat ini, banyak rel tertutup bangunan atau rumah. Sehingga akan ada pembahasan lebih lanjut melihat kondisi dan situasi di lapangan. "Ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat dengan melakukan reaktivasi, tentu kondisi lapangannya kan beda-beda ini, nanti bersama Kemenhub dan PT KAI kita akan mapping (mempetakan) dan kita akan carikan solusinya. Yang jelas pembangunan jalur ini tentu untuk kepentingan masyarakat dan kita akan perhatikan, termasuk keseluruhan lingkungan," ujar Herman.
Herman menerangan, untuk prioritas jalur KA yang akan direaktivasi rencananya antara jalur Cipatat-Padalarang, Banjar-Pangandaran dan Bandung-Ciwidey, dan di Garut (Cikajang), masih dilakukan pendalaman. Namun akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.
"Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika