REPUBLIKA.CO.ID, OSAKA -- Anggota DPR Komisi Bidang BUMN, Industri, Investasi dan Persaingan Usaha Rachmat Gobel menanggapi rencana pemerintah melakukan deregulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut dia, pemerintah harus hati-hati mengeluarkan pernyataan terkait TKDN ini karena berdampak langsung ke industri dan tenaga kerja.

Seperti dilaporkan wartawan Republika Stevy Maradona dari Tokyo, Jepang, Rachmat Gobel menyampaikan pandangannya soal TKDN ini beberapa kali dalam kunjungan ke Jepang sejak Senin (14/4/2025). "Saya kira kita musti bisa menjabarkan apa yang dimaksud Presiden Prabowo itu. TKDN itu penting untuk mendorong industri dalam negeri kita," kata Gobel, saat mengunjungi Osaka Expo 2025, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan pasar yang besar. Sementara TKDN adalah salah satu insentif industri dalam negeri untuk pasar pemerintah. "Belanja negara kan besar," kata dia, lagi. Pembangunan industri dalam negeri sudah didorong dengan berlakunya TKDN dalam beberapa tahun terakhir. TKDN, Gobel menekankan, justru salah satu instrumen industri dan tenaga kerja yang amat penting. Sehingga dari waktu ke waktu harus didorong lebih ditingkatkan lagi.

"Jangan diperlemah! Ini saya khawatir ada penjelasan ke Presiden yang membuat Presiden bicara berbeda," kata Gobel, menduga. Ia lanjutkan, TKDN 'memaksa' industri yang tadinya impor, sekarang bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini yang seharusnya dijaga pemerintah. 

Mantan menteri perdagangan di Kabinet Indonesia Bersati Jilid I ini meminta menteri perindustrian dan menteri perdagangan saat ini untuk berkoordinasi lebih kuat lagi untuk mewujudkan industri dalam negeri, salahsatunya dengan TKDN. Gobel mengingatkan, pemerintah ingin industri dalam negeri yang kuat. Karena, kata dia, industri tidak sekadar bangun pabrik.

"Di dalam industri itu ada membangun SDM, penguasaan dalam negeri, dan sebagainya. DPR akan memberi masukan ke pemerintah bahwa TKDN tetap harus, karna itu insentif bagi industri," kata Gobel, menegaskan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika