Selasa 08 Apr 2025 21:21 WIB

Waspadai Potensi PHK Imbas Gejolak Ekonomi, Prabowo Minta Ada Satgas PHK

Ia menegaskan, Indonesia harus bergerak cepat.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ahmad Fikri Noor
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
Foto: BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa (8/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakpastian ekonomi global dan gejolak perdagangan internasional. Ia menekankan pentingnya penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan percepatan respons pemerintah dalam melindungi industri serta tenaga kerja.

“Kemungkinan PHK itu nyata, karena itu kita harus cepat mengambil langkah-langkah,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Bank Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga

Ia menegaskan, Indonesia harus bergerak cepat dan tidak terjebak pada pola lama. “Kita harus bisa mengambil peluang, dan kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan tanggap. Kita tidak bisa business as usual, tidak bisa terlalu birokratis,” ujarnya.

Penguatan TKDN juga menjadi fokus utama sebagai bagian dari strategi menghadapi relokasi industri global. “Kita harus memperkuat komponen dalam negeri kita. Kita harus siap menampung relokasi dari negara-negara yang sekarang industrinya terganggu karena diberi tarif tinggi, terutama Tiongkok,” jelas Prabowo.

Merespons arahan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pembentukan satuan tugas atau Satgas PHK sebagai langkah yang realistis. Ia mengatakan gagasan tersebut sudah lama dibahas secara internal, namun kini akan ditindaklanjuti menyusul arahan Presiden.

“Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah wacana sudah lama itu, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi. Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujar Yassierli.

Menurutnya, pemetaan risiko sektor industri sudah dilakukan oleh kementerian. “Kita sebenarnya secara tidak langsung sudah siapkan komponennya. Contoh apa yang kami lakukan selama ini, memetakan terkait pertumbuhan job creation itu sejauh mana di industri-industri,” katanya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai sektor baru yang membuka kebutuhan tenaga kerja. “Tadi pagi saya bertemu dengan (tim) makan bergizi gratis, jadi kita sudah dapat petanya. Jadi MBG itu butuh tenaga kerja seperti ini,” tambahnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement