REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sinyal akan menambah volume impor produk dari Amerika Serikat (AS) sebagai langkah strategis merespons kekhawatiran defisit dagang yang selama ini disuarakan oleh pihak Washington. Defisit perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat disebut-sebut menjadi salah satu alasan pemberlakuan tarif resiprokal terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
Prabowo menyampaikan, Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan impor dari AS hingga 17 miliar dolar AS, jumlah yang setara dengan nilai surplus Indonesia terhadap AS saat ini. “Saya tawarkan mereka pak-pok (impas), 17 miliar dolar AS surplus kita, 17 miliar dolar AS kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dolar AS dari Amerika,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Beberapa produk yang disebut bisa masuk dalam daftar impor tambahan antara lain energi, pangan, dan teknologi. “Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG 8 miliar dolar, 9 miliar. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa import lagi. Kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari Amerika. Kedelai kita butuh dari Amerika. Gandum, apa lagi? Kapas, pesawat terbang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Indonesia juga berencana membuka 10 ribu sumur minyak tua dengan teknologi baru dari AS sebagai bagian dari kerja sama yang saling menguntungkan. Sinyal penambahan impor ini disampaikan Prabowo bersamaan dengan komitmen pemerintah untuk tetap memperkuat industri padat karya dalam negeri. Salah satu fokus utama ialah industri tekstil dan sepatu, yang dinilai memiliki potensi besar melalui penguatan pasar domestik.
“Kemarin kami (Kabinet Merah Putih dan Pimpinan Lembaga) sudah rapat, saya sudah panggil semua Direktur Utama Himbara. Juga Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan. Kami sudah memberi pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya seperti pertekstilan harus terus didukung," tegas Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika