REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sedang berlangsung Rabu (26/3/2025) sejak pukul 14.00 WIB di Menara BTN, Jakarta, dan masih berlanjut hingga saat ini. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk perubahan susunan direksi serta pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS).  

Berdasarkan pemanggilan resmi RUPS, BTN akan melakukan pemekaran bisnis syariah dengan opsi pemisahan (spin-off) UUS. “Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023, di mana total aset Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan per Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp 60,56 triliun, sehingga Perseroan selaku Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS,” demikian kutipan dari pemanggilan RUPS BTN.

Sebagai langkah awal pemisahan UUS, BTN akan mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) untuk selanjutnya mengintegrasikan UUS ke dalam bank hasil akuisisi tersebut. Akuisisi ini juga diharapkan dapat memenuhi kriteria transaksi yang mendapatkan insentif pajak sesuai PMK 81/2024.  

Selain itu, RUPS BTN juga akan membahas perubahan susunan direksi. Berdasarkan pemanggilan RUPS, “Perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan surat keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”  

Selain dua agenda utama tersebut, RUPS juga akan mengesahkan laporan keuangan tahun 2024, menetapkan penggunaan laba bersih, serta menunjuk akuntan publik untuk audit tahun buku 2025.  

RUPS BTN ini menjadi momentum penting dalam transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam memperkuat ekspansi bisnis syariah dan merombak manajemen demi menghadapi tantangan industri perbankan ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika