REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pembangunan lanjutan Ibu Kota Nusantara belum juga jelas untuk tahun ini. Meski demikian, Otorita Ibu Kota Nusantara ,(OIKN) berharap proyek pembangunan Jalan Tol Kota Nusantara, ibu kota Indonesia tidak terdampak kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
"(Sejauh ini) Pendanaan pengerjaan jalan bebas hambatan (tol) Kota Nusantara ada tantangan penghematan anggaran," ujar Kepala OIKN Bambang Hadimuljono di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Ahad (23/3/2025).
OIKN telah berkirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta dukungan penyelesaian Jalan Tol Kota Nusantara, segmen 1A, 1B, 3A, 3B, 6A, dan 6B.
"Kami harap proyek pembangunan jalan bebas hambatan itu tidak terdampak penghematan anggaran, setidaknya ada relaksasi atau upaya membuat jadwal penyelesaian pada 2026," katanya.
Kemajuan pengerjaan jalan tol segmen 3A dan 3B tercatat telah mencapai 60 persen, dan jalan bebas hambatan segmen 5A, 5B, 6A, dan 6B yang mengarah ke Kota Nusantara ditargetkan rampung pada Juli 2025.
"Tapi target itu belum mencakup segmen 1A dan 1B," ucapnya.
Proyek pembangunan Jalan Tol Kota Nusantara segmen 1A masuk tahap pembebasan lahan, dan lahan yang terkena dampak jalan bebas hambatan tersebut letaknya di tengah Kota Balikpapan.
Jalan tol segmen 1A menjadi penghubung antara Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Kota Balikpapan dengan Kota Nusantara melalui jalur bersampingan dengan Tol Balikpapan-Samarinda.
Pemerintah Kota Balikpapan bersama pemangku kepentingan terkait lainnya, menurut dia, melakukan percepatan penetapan lokasi (penlok) tol segmen 1A agar pembebasan lahan dapat segera terealisasi.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat telah menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembebasan lahan lokasi jalan bebas hambatan segmen 1A tersebut.
Jalan bebas hambatan segmen 1B yang juga merupakan bagian dari jalur tol telah mulai tahapan konstruksi, dan diharapkan pembayaran pembebasan lahan untuk segmen 1B itu selesai dalam dua bulan, demikian Basuki Hadimuljono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika