REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengerjakan mega proyek di sektor energi. Target tersebut, yakni pembangunan beberapa kilang minyak dengan total 1 juta barel per hari (BPH).
Proyek kilang jumbo ini diprediksi bakal menghabiskan dana ratusan triliun. Pada Jumat (14/3/2025), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memberi sinyal Pertamina dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Nantinya BUMN itu, bisa berkolaborasi dengan perusaaan lain.
"Untuk investor, kita akan konsolidasikan. Jadi ya bisa dalam bentuk joint venture dengan Pertamina," kata Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).
Pemerintah, lanjut dia, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Terpenting, beberapa perusahaan bergabung mengerjakan proyek yang sama. Kemudian, target terselesaikan sesuai rencana kerja.
"Ini kan kita joint venture, Jadi apakah ada badan usaha dalam negeri atau nanti dari luar, ya tergantung kondisi yang ada. Jadi sehingga seluruh kilang itu bisa terbangun," ujar Yuliot.
Ia menerangkan, daftar proyek kilang baru ini, akan diumumkan secara resmi oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan minyak (refinery) dengan total kapasitas 500 ribu BPH. Beberapa hari kemudian, target ditingkatkan.
Bahlil menegaskan peningkatan kapasitas kilang minyak 100 persen, dari semula 500 ribu BPH menjadi 1 juta BPH, merupakan hasil ratas implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto. Hal ini demi menjaga ketahanan energi nasional dan sebagai perwujudan Asta Cita Kabinet Merah Putih sekaligus menghentikan ketergantuan Indonesia kepada kilang negara lain.
Salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang. "Karena kita masih impor 1 juta barel per hari," jelas sosok yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika