REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu tujuan dibentuknya institusi ini adalah diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambius delapan persen dengan nilai total aset yang akan dikelola Danantara sekitar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.680 triliun.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya mengatakan pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent). Putu mengingatkan masyarakat saat ini sudah pintar dan mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos.
"Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi. Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap," ujar Putu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Oleh karenanya, Putu menyampaikan pengelolaan Danantara harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas. Putu menilai dana masif yang dikelola Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.
Menurut Putu, hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Presiden Prabowo, lanjut Putu, mengatakan korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan bertekad untuk memberantasnya.
"Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara," ucap Putu.
Berdasarkan berbagai laporan, sambung Putu, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan efek berganda yang akan mengantarkan menuju Indonesia Maju 2045. Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga mengimbau pemerintah memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.
Menurut Putu, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
"Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil," kata Putu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika