“Jadi, di situ posisinya, kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan karena OIKN (Otorita IKN) juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan. Ada kelanjutan pembangunan, dan progress yang bisa kita ikuti bersama,” kata Menko AHY saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Terkait informasi anggaran IKN yang diblokir tahun ini, Menko AHY menyebut dia bakal duduk bersama dengan pejabat terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ini akan kami rampungkan, kami akan duduk bersama, yang jelas pemahaman saya di situ sudah di-approve, dan tinggal kami yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progress-nya,” kata AHY.

Dalam periode 2 bulan terakhir, Presiden beberapa kali memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas IKN. Dalam rapat terbatas pada 3 Februari, Presiden Prabowo memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp 48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan seusai dengan per tahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY kepada wartawan.

Di lokasi yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun, ditambah dengan Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp 14,4 triliun.

Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025–2029 Rp 48,8 triliun. Basuki menjelaskan persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025.

Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh. “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN.

Basuki menambahkan Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki.