REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tidak ada pemangkasan dana atau pengurangan penerima manfaat bagi para beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI yang diikuti secara daring pada Jumat (14/2/2025).
“Beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp 14,698 triliun. Pemerintah memastikan alokasi anggaran ini tetap utuh sehingga mahasiswa penerima KIP dapat terus melanjutkan studi mereka tanpa hambatan.
Selain itu, berbagai program beasiswa lainnya seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek, serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.
Tak pengaruhi UKT
Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran di perguruan tinggi hanya menyasar aspek non-akademik seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial lainnya. Ia menekankan bahwa langkah efisiensi ini tidak boleh berimbas pada biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” tegasnya dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI yang diikuti secara daring pada Jumat (14/2/2025).
Pemerintah, menurut Sri Mulyani, akan terus mengawasi alokasi anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak menghambat proses pendidikan tinggi maupun layanan masyarakat yang diberikan oleh institusi tersebut. Diketahui, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran tahun 2025 yang sebelumnya berjumlah Rp 56,6 triliun.
Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai pos belanja, termasuk tunjangan bagi dosen PNS maupun non-PNS, bantuan operasional bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, serta proyek Sekolah Garuda, bagian dari program Prabowo Subianto. Meski demikian, gaji dan tunjangan pegawai tetap aman dari kebijakan pemangkasan ini.
"Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 13,512 triliun tidak terkena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap mengusulkan jumlah tersebut," ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika