REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan menjawab gamblang ketika ditanya terkait keputusan presiden Prabowo Subianto untuk pemangkasan anggaran. Ia mengatakan kewenangan tersebut ada di Kementerian Keuangan.
“Menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, itu kan bukan domain saya sebagai menteri ESDM ya. Itu silahkan aja ke menteri keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batubara dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya,” katanya.
Bahlil mengatakan menteri seharusnya berkomentar sesuai kewenangannya masing-masing. Ia menyebut menteri jangan seolah olah mengetahui tupoksi dari kementerian lainnya.
“Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain,” katanya.
Sosok yang juga ketua umum Golkar tersebut menggatakan bahwa harusnya menteri wajib mengikuti apa yang diputuskan oleh kepala negara. Menurutnya kepala negara lah yang mempunyai visi kemana arah pembangunan Indonesia ini.
“Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami,” katanya.
“Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu kan di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, silahkan teknisnya kalau keuangan, ada di kementerian keuangan,” katanya.

-
Nissan Luncurkan Sedan Listrik Pesaing BYD Seal, Harga Mulai Rp 360 Jutaan
-
-
Senin , 17 Mar 2025, 16:05 WIB
Ungguli China dan Vietnam, Indonesia Menyumbang 30 Persen Pekerja Dua Pabrik Sepatu Dunia
-
Senin , 17 Mar 2025, 16:02 WIB
Pemerintah Buka Posko Nasional Sektor ESDM untuk Idul Fitri 2025
-
Senin , 17 Mar 2025, 16:00 WIB
Neraca Perdagangan RI, Surplus dengan AS, Defisit dengan Cina
-
Senin , 17 Mar 2025, 15:49 WIB
BPS: Impor RI Naik 5,18 Persen Jelang Bulan Puasa
-