REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan menjawab gamblang ketika ditanya terkait keputusan presiden Prabowo Subianto untuk pemangkasan anggaran. Ia mengatakan kewenangan tersebut ada di Kementerian Keuangan. 

“Menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, itu kan bukan domain saya sebagai menteri ESDM ya. Itu silahkan aja ke menteri keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batubara dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya,” katanya. 

Bahlil mengatakan menteri seharusnya berkomentar sesuai kewenangannya masing-masing. Ia menyebut menteri jangan seolah olah mengetahui tupoksi dari kementerian lainnya. 

“Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain,” katanya. 

Sosok yang juga ketua umum Golkar tersebut menggatakan bahwa harusnya menteri wajib mengikuti apa yang diputuskan oleh kepala negara. Menurutnya kepala negara lah yang mempunyai visi kemana arah pembangunan Indonesia ini. 

“Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami,” katanya. 

“Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu kan di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, silahkan teknisnya kalau keuangan, ada di kementerian keuangan,” katanya. 

Pemangkasan Anggaran Belanja Negara - (Republika)

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika