REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejak 2013 hingga 2024 angka yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persenan. Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persn sepanjang tahun 2024.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini, belum menjadi pijakan yang memadai menuju high income country dpada 2045. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai?

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah menilai tentu saja obsesi Presiden sangat mungkin tercapai, namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis.

Di sisi lain, kata Said juga perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi. Tidak ada yang tertinggal diantara mereka dalam pembangunan.

Dengan demikian, menurut Said, pekerjaan rumah ada dua hal yaitu pertama keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan.

Kedua, mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS). Sejak oleh orde baru hingga kini kebijakan ini terus kita jalankan.

Dia menjelaskan, model kebijakan ekonomi yang memberikan insentif ekonomi bagi kalangan atas, oleh Hirschman diyakini akan memberikan spillover effect positif.

Asumsi ini mengandaikan, bila perekonomian kelas atas tumbuh karena berbagai kemudahan akan membuka lapangan kerja baru.

Pilihan kebijakan seperti ini menyisakan masalah, kata Said, sebab laju pertumbuhan ekonomi kelas atas yang mendapat insentif jauh lebih besar dibandingkan golongan menengah bawah. “Menengah bawah hanya menerima rembesan ekonomi yang terbatas,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika