REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira setelah menerima laporan dari jajaran menterinya swasembada pangan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditargetkan, yakni sebelum pemerintahan yang dia pimpin memasuki tahun ke-4.

Presiden melanjutkan, jajaran menteri, yang mengurusi program Swasembada Pangan, melaporkan keinginan untuk mandiri dalam bidang pangan itu kemungkinan terwujud sebelum tahun ke-2. “Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan sebelum tahun ke-2 kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” sambung Prabowo optimistis.

Swasembada Pangan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, bahkan turut menggandeng TNI dan Polri.

Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).

"Target kita oplah 851 ribu hektare, cetak sawah 500 ribu hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu satu juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta belum lama ini.

Petani melakukan penanaman padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Selasa (24/12/2024). Wapres Gibran dan Mentan Amran menanam varietas padi unggul Inpari 32 pada lahan persawahan seluas 530 hektare. Penanaman padi dilakukan dengan rice tranpslanter sebagai upaya pemerintah memperkuat mekanisasi dan percepatan swasembada. Penanaman padi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. - (Dok Kementan)

Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani.

Amran menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian. “Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk dua juta hektare bersama Kementerian PU (Pekerjaan Umum), anggarannya Rp 12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata pria yang kembali dipercaya sebagai Mentan ini.

Dia melanjutkan, kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2028 menjadi 2027.

Ikuti Whatsapp Channel Republika