REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira karena menerima laporan dari jajaran menterinya bahwa swasembada pangan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditargetkan. Hal itu yakni sebelum pemerintahan yang dia pimpin memasuki tahun ke-4.
“Swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tetapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun ke-4,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Presiden melanjutkan, jajaran menterinya, yang mengurusi program swasembada pangan, melaporkan keinginan untuk mandiri dalam bidang pangan itu kemungkinan terwujud sebelum tahun ke-2.
“Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun ke-2 kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” sambung Prabowo.
Swasembada pangan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, dan turut menggandeng TNI dan Polri.
Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).
"Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta bulan lalu.
Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani. Amran menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian.
“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU (Pekerjaan Umum), anggarannya Rp 12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Menteri Pertanian pada pekan pertama bulan ini.
Dia melanjutkan, kebijakan itu untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2028 menjadi 2027.
Ikuti Whatsapp Channel Republika