REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia meraih kemenangan dalam sengketa kelapa sawit melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel Indonesia.

"Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantornya, Jumat (17/1/2025).

WTO menyatakan Uni Eropa menggunakan data yang tidak tepat dalam menetapkan biofuel berbasis kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi (high ILUC-risk). Selain itu, insentif pajak yang hanya diberikan kepada biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean di Prancis juga terbukti diskriminatif.

Putusan ini akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan Delegated Regulation agar sesuai dengan aturan WTO.

Airlangga juga menyoroti dampak kemenangan ini terhadap kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang implementasinya ditunda hingga Desember 2025. "Penundaan ini memberi kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi," jelasnya.

Lebih dari 41 persen pekebun sawit di Indonesia adalah rakyat kecil. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen melawan kebijakan diskriminatif yang merugikan masyarakat.

"Dengan kemenangan ini, saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEPA," kata Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika