REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama bidang pemberdayaan perekonomian, Dr. KH. Eman Suryaman, mengingatkan umat Muslim Indonesia menjalankan gerakan boikot yang tepat sasaran, jangan sampai menyasar perusahaan publik lokal yang saham mayoritasnya dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.
"Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat," katanya dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI” di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2024).
Justru, menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan produk keluaran perusahaan publik yang dimiliki oleh warga Indonesia ketimbang produk-produk asing yang pro Israel agar ekonomi nasional bisa terus berkembang dan tak ada uang yang lari keluar.
"Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," lanjut Eman.
Perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum. Perusahaan yang go public memiliki akses lebih besar ke modal dari investor. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, umat muslim perlu tetap kompak dalam memboikot produk perusahaan multinasional asing yang pro Israel sebagai bentuk dukungan atas Palestina dan sekaligus protes atas kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang mendukung Israel.
"Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika