REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek utama era Presiden Joko Widodo. Jokowi mengerahkan segenap kekuatan di pemerintahannya untuk membangun ibu kota baru.
Pertanyaannya, bagaimana nasib proyek IKN di era Presiden Prabowo Subianto? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menjawab hal itu. Ia memastikan pemerintah dalam Kabinet Merah Putih tetap melanjutkan pembangunan IKN.
"IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN," kata sosok yang akrab disapa AHY ini saat berbicara dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024, di Senayan, Jakarta, Ahad (1/12/2024).
Ia menegaskan, keberlanjutan pembangunan harus dijaga. Meski demikian, tentu ada penyesuaian. Ini disesuaikan dengan situasi yang terjadi.
Termasuk tentang IKN. Menurut AHY, mereka terlebih dahulu fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan. Pasalnya ada banyak proyek membutuhkan anggaran besar.
"Jadi IKN itu lebih pada central for government. Baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu. Karena memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita," tutur Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Itulah mengapa, pemerintah berupaya menarik investasi sebesar-besarnya dari berbagai sumber. Baik dari dalam maupun luar negeri. Ia mengajak Kadin yang terdiri dari kumpulan para pengusaha untuk berpartisipasi.
"Nah disinilah saya berharap nanti kalau teman-teman Kadin, selain tentunya sebagai mitra strategis pemerintah, fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha, baik pengusaha papan atas sampai dengan pengusaha UMKM. Mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur," ujar AHY.
Ke depan, pemerintah berharap bisa melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air. Terutama di daerah-daerah rawan bencana. Itu menjadi skala prioritas untuk didahulukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika