REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri mengomentari hasil komitmen investasi negara asing yang berhasil diperoleh Presiden Prabowo Subianto lewat kunjungannya dua pekan terakhir. Ia mengapresiasi kerja pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menanamkan uangnya ke dalam negeri. Namun Prof Didin mewanti-wanti pemerintah agar tidak melulu pro investor asing, tapi juga warga lokal tempat investasi itu dilakukan.
Ini ia sampaikan kepada Republika, Ahad (24/11/2024). Hal yang ekonomi senior ini soroti adalah pembebasan lahan investasi. Soal pembebasan lahan memang masih jadi persoalan tersendiri di Indonesia. "Ini sering dikeluhkan oleh investor dan warga lokal," kata Prof Didin.
Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) persoalan pembebasan lahan investasi ini belum juga tuntas. Tahun lalu, Presiden Jokowi secara khusus menginstruksikan jajarannya untuk terus memperbaiki iklim dan meningkatkan realisasi investasi baik nasional maupun daerah. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Ia mencontohkan salah satu permasalahan pembebasan lahan yang tertunda selama bertahun-tahun. Karena itu, Jokowi pun menekankan bahwa penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan kerja fokus dan detail.
"Percuma kita marketing, muter ke seluruh negara, berbondong-bondong datang kemudian urusan pembebasan tanah saja enggak rampung, enggak bisa menyelesaikan. Berbondong-bondong masuk, perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai, untuk apa kita memarketingi urusan investasi," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Prof Didin meminta pemerintahan Prabowo harus menyiapkan regulasi pembebasan lahan investasi yang 'win-win' bagi pihak investor dan warga lokal. Rakyat lokal, kata dia, tidak boleh dirugikan dari implementasi investasi yang akan masuk itu.
"Investor memang kita beri karpet merah, tapi juga harus ada karpet merah bagi rakyat," kata Prof Didin, menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika