REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mendorong agar semua program dan kegiatan di Kementrian/Lembaga (K/L) mempunyai kontribusi signifikan untuk negara, saling bersinergi. Ada banyak gagasan penting pemerintahan Prabowo ini.
Saat memimpin sidang kabinet perdana, Presiden kembali menyinggung target Swasembada Pangan dan Energi. Menurutnya, itu sesuatu yang tak bisa dihindari. Penyebabnya bisa dari internal dan luar negeri.
"Saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari pelantikan saya, kita harus swasembada pangan itu prioritas dasar, karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada energi mutlak," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Intinya, ia tidak ingin Indonesia bergantung pada situasi di luar. Pasalnya, di berbagai belahan dunia lain, sedang terjadi konflik. Terlalu berisiko jika negara terus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga di sektor energi.
Pada saat yang sama, Presiden menilai di internal sendiri punya modal cukup. Indonesia, tegas dia, memiliki sumber daya alam melimpah. Itu harus dioptimalkan.
"Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar, kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya," ujar Prabowo.
Ia turut menyinggung hilirisasi. Menurut Presiden, hilirisasi kunci kemakmuran rakyat. Ia tak mau berhenti di retorika.
Prabowo meminta sejumlah Kementerian terkait untuk segera beraksi. Ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga Kementerian PPN/Bappenas.
"Dengan beberapa menteri lain, dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita," tutur Presiden
Prabowo menyebut ada 26 komoditas utama alias vital yang harus dihilirisasi dalam waktu dekat. Ia menginstruksikan kementerian terkait segera mengatur hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika