REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH--Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Aceh dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengakselerasi upaya peningkatan inklusi keuangan dan digitalisasi sektor minyak nilam di Aceh. ILO melalui proyek Promise II Impact yang didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) mendorong pengembangan ekosistem rantai nilai baru di sektor minyak nilam Aceh dan memperkuatnya dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) digital.
Dalam pernyataannya, ILO mengatakan inisiatif ini sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden 114 Tahun 2020. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar, Edukasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyoroti pentingnya perluasan akses keuangan di Aceh.
“Industri minyak atsiri, khususnya nilam, memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi Aceh. Dengan meningkatkan akses keuangan, kami memberdayakan petani lokal dan UKM untuk menjangkau pasar baru dan meningkatkan penghidupan mereka,” katanya di Forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Rabu, (16/10/2024).
Dalam forum itu, Manajer proyek Promise II Impact Djauhari Sitorus memaparkan dampak program terhadap digitalisasi di sektor nilam. Ia mengatakan teknologi digital melalui MyNilam dapat menciptakan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat rantai nilai.
"Inisiatif ini mendukung petani kecil dan membantu mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan yang menghasilkan akses keuangan berkelanjutan bagi petani nilam dan pembeli," kata Djauhari.
Asisten Deputi Bidang Inklusi Keuangan dan Keuangan Syariah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo menambahkan, koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan hasil inklusi keuangan yang diinginkan dan mencapai target sebagaimana yang digariskan dalam SNKI. "Yang pada akhirnya adalah tentang peningkatan taraf hidup masyarakat," katanya
Syaiffulah dari Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala menekankan peran penelitian dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. “Berkolaborasi dengan lembaga penelitian memungkinkan kita untuk mendorong inovasi dan memastikan bahwa UKM di sektor nilam memiliki posisi yang baik untuk bersaing baik secara lokal maupun internasional,” katanya.
Sementara itu, Feriyanto dari Dewan Atsiri Indonesia (DAI) mengatakan minyak nilam merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang paling berharga, dengan Aceh menyumbang lebih dari 70 persen pasokan negara ini.
"Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi ini, kita perlu mengatasi hambatan keuangan dan memastikan bahwa petani memiliki akses ke kredit dan perangkat keuangan modern," kata Feriyanto.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Cut Huzaimah menegaskan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung petani. Forum ini juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi sektor ini, termasuk terbatasnya akses terhadap kredit formal dan perlunya adopsi digital yang lebih luas. Para peserta membahas kemungkinan rencana aksi untuk mengatasi masalah ini di tingkat regional dan nasional.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang lebih inklusif yang mendukung petani kecil dan meningkatkan daya tarik sektor ini bagi lembaga keuangan.
Proyek ILO bertajuk Promise II Impact, yang kini memasuki fase kedua, bertujuan untuk memperkuat kapasitas penyedia layanan keuangan dan UKM di sektor-sektor produktif Indonesia. Melalui transformasi digital dan peningkatan rantai nilai, program ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan hasil ketenagakerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika