REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Jumat (7 Juni 2024). Erick menyampaikan bahwa terdapat 16 BUMN yang diusulkan untuk mendapatkan PMN tahun depan dengan nilai mencapai Rp 44,249 triliun.
Ke-16 BUMN tersebut mulai dari HK, Asabri, PLN, IFG, Pelni, Biofarma, Adhi Karya, Wijaya Karya, LEN Industri, Danareksa, KAI, ID Food, PTPP, Damri, Perumnas, dan INKA. Ia menegaskan sebagian besar PMN yang diusulkan merupakan kelompok PMN Penugasan Pemerintah, yaitu mencapai 69 persen dari seluruh usulan PMN Tahun 2025 yang disampaikan. Nilai PMN Penugasan Pemerintah yang diusulkan tersebut adalah Rp 30,4 triliun.
Lalu untuk kelompok PMN Pengembangan Usaha mencapai 11 persen dari total usulan PMN Tahun 2025 atau sebesar Rp 11,8 triliun. Terakhir, untuk Kelompok PMN Restrukturisasi mencapai empat persen atau senilai Rp 2 triliun.
Hingga saat ini, Erick sampaikan, baru terdapat tiga BUMN yang mendapatkan pencairan PMN yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 18,6 triliun untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera, IFG sebesar Rp 3,6 triliun untuk dana hasil lelang aset Jiwasraya, dan PT Wijaya Karya sebesar Rp 6 triliun untuk penguatan permodalan.
Erick terus mendorong realisasi PMN cadangan investasi 2024 kepada KAI sebesar Rp 2 triliun, INKA sebesar Rp 1 triliun, HK sebesar Rp 1,6 triliun, IFG sebesar Rp 3 triliun, dan Pelni sebesar Rp 3 triliun.
“Dengan demikian, yang paling besar tetap penugasan. Disinilah kami tetap mengharapkan cadangan investasi ini akan memberikan hasil maksimal, meskipun indikasi angka yang diusulkan itu tidak dapat memberikan maksimal. Kami akan berusaha untuk cadangan investasi ini dapat maksimal,” kata Erick.
Atas penjelasan Erick tersebut dan masukan dari anggota Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan PMN Tahun 2025 sebesar Rp 44,249 triliun tersebut.
“Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman usulan Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 dengan masing-masing BUMN calon penerima Penyertaan Modal Negara,” kata Martin Manurung.
Lebih lanjut, Martin menyebutkan, BUMN yang diusulkan menerima PMN tahun 2025 adalah Pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,868 triliun. PMN ini diusulkan dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3.
Kedua, PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun, yang akan digunakan untuk perbaikan permodalan. Ketiga, PT PLN (Persero) senilai Rp 3 triliun yang akan digunakan dalam rangka Program Listrik Desa.
Keempat, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) senilai Rp 3 triliun dalam rangka Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelima, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
Keenam, PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,212 triliun dalam rangka capital expenditure (capex) fasilitas baru. Ketujuh, PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,096 triliun dalam rangka Pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Tol Solo – Jogja.
Kedelapan, PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kesembilan, PT Len Industri (Persero) senilai Rp 2 triliun yang akan digunakan untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kesepuluh, PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
Kesebelas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan trainset baru penugasan pemerintah. Dua Belas, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food senilai Rp 1,624 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Tiga Belas, PT PP (Persero) Tbk Rp 1,563 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang. Empat Belas, Perum Damri diusulkan sebesar Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
Lima Belas, Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyelesaian penyediaan perumahan. Enam Belas, PT Industri Kereta Api (Persero) senilai Rp 976 miliar dalam rangka Pembuatan Kereta Rel Listrik (KRL).
Ikuti Whatsapp Channel Republika