REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan terkait acara People's Water Forum yang dibubarkan paksa oleh sekelompok organisasi masyarakat di Bali. Basuki mengatakan dia terbuka dengan berbagai aspirasi, termasuk dari acara tersebut.
"Buat saya, itu (acara People Forum Water) ya biasa saja, demo-demo di Indonesia kan juga sudah biasa," kata Basuki dalam konferensi pers penutupan acara World Water Forum di Nusa Dua Bali, Jumat (24/5/2024).
Basuki juga berjanji untuk bertemu dan mengundang penyelenggara People's Water Forum guna mendengarkan aspirasinya. "Saya kira nanti kalau ada aspirasi saya akan tanya, saya akan datangi, undang juga. Sama semua, boleh ngomong apa saja," tegas Basuki.
Lebih lanjut dia mengatakan pelaksanaan kegiatan apapun tidak dilarang oleh pemerintah, selama tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum. "Saya sudah diskusi dengan pak Luhut dan aparat, mengungkapkan tidak dilarang berkegiatan di situ selama tidak mengganggu," jelas Basuki.
Untuk diketahui, Forum Air untuk Rakyat atau People’s Water Forum adalah forum masyarakat sipil yang ditujukan untuk sebagai ruang mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Forum ini juga dianggap sebagai forum tandingan dari World Water Forum (WWF) yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada 18-25 Mei 2024.
Sayangnya, People’s Water Forum yang juga berlangsung di Bali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran oleh puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) pada 20 Mei 2024. Massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan.
Menurut keterangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali, kelompok ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara seperti memaksa, mengintimidasi, serta melanggar hukum. Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum.
Selain itu, kelompok ormas tersebut juga memaksa panitia dan peserta People’s Water Forum 2024 untuk membubarkan agenda karena dianggap melanggar himbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali.
“Perlu diketahui bahwa himbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengingat, justru melanggar ketentuan Konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat,” demikian pernyataan LBH Bali.
Atas hal itu, YLBHI Bali mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
“Mendesak agar Negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan,” kata YLBHI Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika