REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menilai komitmen bersama antarpemangku kepentingan (stakeholder) menjadi tantangan utama dalam penerapan Global Water Fund.

Namun melihat adanya berbagai aspirasi dari banyak negara, khususnya negara kepulauan, Herry meyakini Global Water Fund akan menjadi pembahasan prioritas dalam ajang World Water Forum ke-10 tahun 2024.

“Memang umumnya untuk membangun komitmen tadi yang tentu menjadi tantangan utama, tapi kalau dari sisi kebersamaannya, semua negara mempunyai problem yang sama untuk air ini, kebutuhannya besar, resources terbatas,” kata Herry di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024).

Herry menjelaskan, secara prinsip Global Water Fund merupakan platform pembiayaan yang diterapkan guna mengisi gap pembiayaan di sektor air dan sanitasi. Global Water Fund nantinya mempunyai cakupan di seluruh negara. Dana para donatur akan dimobilisasi guna pembiayaan infrastruktur di sektor sumber daya air dan sanitasi.

Menurut Herry, pembiayaan di sektor air dan sanitasi saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah maupun swasta yang jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan di sektor tersebut.

“Dengan dibentuk Global Water Fund, yang diharapkan kita bisa memobilisasi resources, jadi ada negara-negara yang butuh, mungkin ada juga negara-negara yang dari sisi pendanaan berlebih ini bisa dilakukan secara cross dan sifatnya dananya bergulir, sifatnya adalah investasi," tuturnya.

Rencananya, pembahasan terkait Global Water Fund akan dibahas bersama oleh Menteri Keuangan, Wakil Presiden Bank Dunia, hingga Presiden Asian Development Bank pada High Level Panel World Water Forum 2024 pada Selasa (21/5/2024).

Lebih lanjut, Harry optimistis bahwa Indonesia mempunyai posisi yang cukup kuat dalam perumusan Global Water Fund. Hal itu menimbang status Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum 2024, serta situasi global yang kian meyakinkan negara-negara lain perlunya menjaga ketersediaan air.

"Besok kita coba inisiasi, jadi semacam usulan dari Pemerintah Indonesia bahwa ada kebutuhan untuk membentuk Global Water Fund, harapannya nanti disambut (baik) oleh negara-negara lain, lalu setelah itu akan dilakukan diskusi-diskusi, pemantapan dan seterusnya," kata Herry.

Adapun berdasarkan kajian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dunia saat ini memiliki waktu tujuh tahun untuk mengejar SDGs, terutama yang berkaitan dengan air.

Polusi air dan perubahan iklim menjadi penyebab yang mendesak. Saat ini, empat juta orang hidup di wilayah krisis air. Satu dari empat kota menghadapi kerawanan air.

Melalui sejumlah kerja sama dan kebijakan, termasuk juga investasi dan pembiayaan yang besar. Infrastruktur air saja diperkirakan membutuhkan dana sebesar 6,7 triliun dolar AS pada 2030.

Namun, sektor air global saat ini hanya menarik kurang dari 2 persen belanja publik. Dibutuhkan lebih banyak pendanaan serta pendekatan yang lebih inovatif untuk memaksimalkan manfaat dana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika