REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta agar bengkel-bengkel yang ada perlu diedukasi terkait pemberian layanan yang tak merusak industri knalpot terstandardisasi.
Teten pun mengapresiasi, kehadiran komunitas dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus berkomitmen dalam menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung ekonomi rakyat.
"Namun semua mesti patuh pada aturan supaya produk UKM bisa bersaing dengan produk industri besar dan produk global," ujar Teten, di Jakarta, kemarin.
Kemenkop UKM mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) untuk berkolaborasi mendukung perkembangan industri komponen otomotif. Salah satunya UKM knalpot aftermarket yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Tercatat pada 2023, lebih dari 300 ribu perajin knalpot aftermarket di seluruh Indonesia. Jumlah transaksi hariannya mencapai 7.000 unit berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Knalpot Indonesia (AKSI).
"Penyerapan tenaga kerjanya besar. Jika kita bisa menyuplai 10 persen saja industri otomotif dunia lewat produk knalpot ini, pasti akan sangat besar kontribusinya," kata Teten.
Menurut dia, Indonesia memiliki masalah lapangan kerja dari sisi industri. Sementara pemerintah, masih kesulitan menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga harus didukung dengan penggunaan produk lokal melalui industri dalam negerinya.
Meski Indonesia belum memproduksi mobil nasional, dengan kontribusi UKM yang memproduksi salah satu komponennya seperti knalpot, diharapkan Indonesia bisa masuk dalam proses industrialisasi. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Semua harus berkomitmen untuk mengembangkan industri knalpot aftermarket," kata Teten.
Selaras dengan pertumbuhan industri otomotif pada 2023, industri otomotif tumbuh 7,64 persen lebih tinggi dibanding kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 4,69 persen year on year (yoy). Selain itu, ekspor CBU meningkat sebesar 25 persen dari tahun ke tahun, sehingga capaian pada kuartal I tahun 2023 menjadi 3,15 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika