REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Protes-protes sporadis yang menolak Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) meletus di India. Demonstrasi menolak CAA karena mendiskriminasi Muslim itu pecah setelah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan akan mengimplementasikan undang-undang tersebut beberapa hari sebelum pemilihan umum.
Pihak berwenang mengatakan unjuk rasa pecah di timur Negara Bagian Assam dan selatan Negara Bagian Tamil Nadu pada Senin (11/3/2024) malam setelah implementasi itu diumumkan. Belum terdapat laporan korban luka atau bentrokan dengan pasukan keamanan.
Pemerintah nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) menyusun peraturan untuk mengimplementasikan CAA yang akan mempermudah pengungsi non-Muslim dari tiga negara mayoritas Muslim mendapat kewarganegaraan India.
Undang-undang yang diloloskan pada tahun 2019 itu memicu unjuk rasa besar-besaran dan kekerasan sektarian yang menewaskan sejumlah orang. Memaksa pemerintah menunda implementasinya.
Di Chennai, Ibukota Tamil Nadu, pengunjuk rasa menyalakan lilin dan meneriakan slogan menolak CAA. Di Issam pengunjuk rasa membakar salinan undang-undang meneriakan slogan-slogan. Partai oposisi di daerah menyerukan aksi massal.
Banyak warga yang menolak CAA di Assam khawatir meningkatnya imigrasi dari negara tetangga yakni Bangladesh. Titik konflik yang memecah belah negara bagian ini selama beberapa dekade.
Partai Komunis India (Marxis) yang menguasai negara bagian selatan Kerala juga menyerukan protes di seluruh negara bagian ini.
"Kerala akan bersatu dalam menentang undang-undang komunal dan memecah belah ini," kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan dalam unggahan posting di X, Selasa (12/3/2024).
Ia salah satu di antara beberapa ketua menteri oposisi yang mengkritik implementasi CAA. Pihak berwenang di ibu kota negara, New Delhi, yang menjadi pusat protes tahun 2019, bersiaga untuk setiap kekerasan, melarang pertemuan yang melanggar hukum dan meningkatkan kehadiran polisi di area-area sensitif.
CAA memberikan kewarganegaraan India kepada umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain dan Kristen yang mengungsi ke India karena penganiayaan agama dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang mayoritas Muslim sebelum 31 Desember 2014.
Para aktivis hak asasi manusia dan kelompok-kelompok Muslim mengatakan CAA dan Pendaftaraan Kewarganegaraan Nasional (NRC) dapat mendiskriminasi 200 juta umat Muslim India, populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Mereka khawatir pemerintah dapat menghapus kewarganegaraan Muslim tanpa dokumen di beberapa negara bagian perbatasan.
Pemerintah Modi membantah tuduhan anti-Muslim dan membela undang-undang itu dengan mengatakan CAA dibutuhkan untuk membantu kelompok minoritas yang menghadapi persekusi di negara mayoritas Muslim.
Mereka mengatakan CAA dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan, bukan merampasnya dari siapa pun, dan menyebut protes sebelumnya bermotif politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
