Selasa 05 Mar 2024 17:25 WIB

Bertemu PM Kamboja, Jokowi Bahas Kerja Sama Impor Beras

Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (5/3/2024).
Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (5/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kerja sama bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (5/3/2024). Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.

“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” ujar Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca Juga

Dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Jokowi menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.

“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata dia.

Sedangkan, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi mengapresiasi dukungan Pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.

“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement