REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung penuh langkah Menteri Pertahanan (Menhan) dan juga calon presiden (Capres) Prabowo Subianto mendorong rasionalisasi privatisasi BUMN. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). Dalam sambutannya, Prabowo meminta masukan Erick terkait keberadaan hotel BUMN.
"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda, bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal, saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ujar Prabowo.
Erick mengatakan, pernyataan Prabowo selaras dengan roadmap atau peta jalan Kementerian BUMN 2024-2034. Erick menginginkan jumlah BUMN semakin mengecil guna meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah di masa depan.
"Dalam roadmap 2024-2034 kalau bisa BUMN jumlahnya 30-an, yang sekarang dari 108 jadi 41 itu baru tahun ini. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, misalnya apakah perlu BUMN mempunyai hotel yang banyak," ucap Erick.
Sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick mengatakan jumlah hotel BUMN sangat banyak. Bahkan, hampir setiap BUMN memiliki hotel masing-masing. Erick pun mulai melakukan terobosan dengan pembentukan holding hotel Indonesia di bawah naungan PT Hotel Indonesia Natour. Erick menyebut kehadiran hotel BUMN menjadi upaya untuk transformasi dan efisiensi hotel-hotel BUMN ke depan.
"Memang dulunya setiap BUMN punya hotel, sekarang zamannya saya hotel-hotel itu dikonsolidasikan menjadi satu payung yaitu jumlah 122 hotel," ujar Erick.
Erick mengatakan BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia harus memiliki tiga hal penting. Pertama, harus menjadi korporasi yang sehat dan memberikan kontribusi fiskal berupa pajak, dividen, dan lain-lain. Kedua, sebagai lokomotif pengembangan ekonomi nasional.
"Contohnya, membuat (KEK) Sanur itu kan menjadi pusat wisata kesehatan dan terakhir yang paling penting ialah ekonomi kerakyatan di mana BUMN itu menjadi 92 persen, ultra mikro dan mikro masih juga di BUMN," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika