REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerahnya masing-masing. Pasalnya, saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah, seperti melalui pasar tradisional ataupun pasar ritel modern sebagai upaya pengendalian harga.
“Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing, dan kita bantu untuk masifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera, kalau bisa mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/2/2024).
Tomsi mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indikator perkembangan harga pada minggu keempat Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten/kota. Kemudian disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten/kota dan minyak goreng di 220 kabupaten/kota. “Ini 3 komoditi yang naiknya cukup signifikan,” ujar Tomsi.
Sementara itu, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan, berdasarkan arahan presiden penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Hingga 25 Februari 2024 realisasi ini sudah mencapai 322.930 ton. “Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari,” ujarnya.
Jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan Pemda, termasuk pengecer dan distributor. Dia mengatakan, pihaknya juga memiliki program Bulog Siaga atau Siap Jaga Harga yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen. Program ini juga bekerja sama dengan Pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur. “Setiap lokasi kita sediakan 3 sampai 4 ton beras SPHP,” ujarnya.
Selain itu, Bulog juga memiliki program Sigap SPHP sebagai upaya memperbanyak titik penyaluran beras SPHP ke pengecer-pengecer di pasar tradisional. Saat ini, kata dia, sudah tercatat 24.908 pengecer beras SPHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 11.086 pengecer di pasar tradisional dan 13.822 pengecer di luar pasar tradisional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
