REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (BPN) optimistis harga beras akan kembali terkendali jika produksi beras melimpah di angka 3,5 juta ton atau lebih pada Maret mendatang. Menurut BPN, melonjaknya harga beras terjadi karena nilai gabah yang masih tinggi sejak di petani.
"Nanti saat produksi beras kita berada di 3,5 juta ton atau melebihi itu pada Maret, harga beras bisa akan lebih baik," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dikutip dari siaran persnya, Kamis (15/2/2024).
Ia menyebut untuk Januari dan Februari ini, memang antara produksi dan konsumsi beras nasional tidak seimbang. Hal ini karena produktivitas beras menurun akibat masa panen mundur sebagai dampak El Nino.
"Perlu saya jelaskan kembali bahwa untuk Januari dan Februari ini, memang antara produksi dan konsumsi beras kita ini tidak seimbang, sehingga kalau hari ini harga beras itu tinggi, memang disebabkan harga gabahnya masih tinggi. Namun sisi positifnya, sedulur petani kita hari ini senang dan kita harapkan makin bersemangat tanam padi,” ujarnya.
Namun, kata Arief, penurunan harga beras nantinya tidak bisa kembali seperti dua tahun sebelumnya. Hal ini karena biaya komponen produksi beras mengalami kenaikan.
"Akan tetapi harga beras sekarang agak sulit menyamai seperti dua tahun lalu. Ini karena biaya-biaya seperti pupuk, sewa lahan, hari orang kerja, dan sebagainya telah mengalami kenaikan,” kata Arief.
Untuk itu, Pemerintah terus memastikan ketersediaan beras nasional dan menjaga harga tetap terkendali melalui berbagai program intervensi. Mulai dari menggelontorkan basokan beras SPHP, bantuan pangan beras, gerakan pangan murah, dan sebagainya.
Badan Pangan Nasional terus mengakselerasi distribusi program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut dia, Perum Bulog telah menggelontorkan pasokan beras SPHP ke ritel modern. Sampai 12 Februari, secara keseluruhan total salur beras SPHP telah mencapai 3.657 ton. Kantor Wilayah (Kanwil) dengan penyaluran tertinggi antara lain DKI Jakarta dan Banten 2.009 ton, Jawa Timur 637 ton, dan Jawa Tengah 192 ton.
Arief melanjutkan, beras SPHP sangat diperlukan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan beras.
"Kita ingin masyarakat dapat kembali mudah menjumpai beras Bulog di modern market dan pasar tradisional. Dalam waktu seminggu ini, kita akan terus penuhi market. Target penyaluran SPHP di tahun ini 1,2 juta ton,” ujarnya.
Lebih lanjut, program penyaluran beras Bulog ke PIBC telah terlaksana sejak 2023 dan kembali berlanjut di 2024 ini. Tren harga beras medium (IR 64 III) di PIBC pun terkendali dengan baik. Per 13 Februari, harga beras medium (IR 64 III) di PIBC adalah Rp10.654 per kilogram (kg) dengan stok beras total mencapai 33,7 ribu ton. Stok beras di PIBC saat ini berada di atas rerata normal dengan target stok minimal di 30 ribu ton.
“Program intervensi lainnya yang pemerintah lakukan demi stabilisasi beras adalah bantuan pangan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga. Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand terhadap beras di pasar. Pasca hari pemungutan suara Pemilu kemarin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali dan ada pula program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” kata Arief.
Realisasi bantuan pangan beras sebelum di setop sementara sampai 7 Februari lalu, telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440 ribu ton. Untuk GPM, selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sementara GPM di Februari ini ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara NFA dengan pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
