REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY – Australia akan menerapkan undang-undang bahwa pekerja berhak mengabaikan panggilan telepon dan pesan tak beralasan dari bos mereka di luar jam kerja. Mereka bisa melakukannya tanpa ada penalti, sebaliknya perusahaan yang melanggar aturan ini bakal kena denda.
Istilahnya "right to disconnect", merupakan bagian dari rencana perubahan dalam aturan hubungan industrial yang diajukan pemerintah federal. Rancangan undang-undang ini bakal dibahas dengan parlemen.
Diharapkan aturan baru ini dapat melindungi hak pekerja dan memperbaiki keseimbangan kerja dan kehidupan pekerja. Aturan yang sama, memberikan hak bagi pekerja untuk mematikan telepon sudah berjalan di Prancis, Spanyol, dan negara lain anggota Uni Eropa.
Menteri Tenaga Kerja Australia Tony Burke, Rabu (7/2/2024) menyatakan, mayoritas senator telah menyatakan dukungannya.’’Ini menyetop pekerja bekerja tak dibayar di luar jam kerja mereka melalui hak memutuskan panggilan telepon dari bos mereka,’’ kata Burke.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Anthony Albanese menyampaikan penjelasan.’’Sederhananya, seseorang yang memang tak dibayar bekerja 24 jam tak seharusnya dipenalti jika mereka tidak online dan siaga selama 24 jam,’’ katanya.
Rancangan undang-undang ini diharapkan bisa disampaikan ke parlemen pekan ini. Poin aturan lain yang masuk di dalamnya termasuk tahapan yang jelas dari pekerja sementar ke permanan serta standar minimum bagi pekerja sementara dan sopir truk.
Namun, rancangan undang-undang ini juga tak sepi kritik. Sejumlah politisi, pemimpin perusahaan, dan kelompok pemberi kerja mengingatkan hak bagi pekerja untuk mengabaikan panggilan telepon berlebihan.
Selain itu, jelas mereka, bisa menghambat upaya menciptakan suasana bekerja fleksibel serta berimbas pada daya saing. Partai sayap kiri, Greens, yang mendukung aturan itu dan yang pertama mengusulkannya tahun lalu, menyatakan ini kemenangan besar.
Kesepakatan memang telah dicapai antara partai berkuasa, Partai Buruh dengan partai-partai yang lebih kecil serta kelompok independen untuk mendukung rancangan undang-undang itu. Demikian disampaikan pemimpin Greens, Adam Bandt di akun X-nya.
‘’Warga Australia rata-rata bekerja enam pekan overtime tak dibayar setiap tahunnya,’’ ujar Bandt. Itu nilainya lebih dari 92 miliar dolar Australia atau 60,13 miliar dolar AS.’’Waktu sepenuhnya milik Anda, bukan bos Anda,’’ katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
