Kamis 01 Feb 2024 21:59 WIB

Polemik Bayar Kuliah Pakai Pinjol, OJK Pantau Kerja Sama ITB-Danacita

Status perusahaan pembiayaan itu pun sudah legal karena terdaftar di OJK.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ahmad Fikri Noor
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, kerja sama antara Institut Teknik Bandung (ITB) dengan layanan pinjaman online (pinjol) Danacita sejauh ini tidak melanggar ketentuan atau peraturan apa pun. Status perusahaan pembiayaan itu pun sudah legal karena terdaftar di OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, yang terpenting sebelum melakukan kesepakatan bisnis, kedua belah pihak sudah melakukan evaluasi atau assesment. "Misalnya, si kampusnya melihat, apakah misalnya term and condition yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik mahasiswanya dan kebutuhannya," ujar dia dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca Juga

Penyedia jasa keuangan atau Danacita, lanjutnya, juga melihat apakah penawaran dan persyaratan yang diberikan akan bisa dipenuhi. Ia menegaskan, jangan sampai saat menawarkan malah memaksakan produk yang sebenarnya tidak sesuai, tidak tepat, dan tidak akan bisa dibayar oleh nasabah.

"Itu juga bahaya, hati-hati," kata Friderica mengingatkan.

 

Dirinya menambahkan, OJK sudah melihat serta memanggil pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sesuai informasi yang diberikan dan diterima OJK, kata dia, sejauh ini regulator menilai, itu hanya soal perjanjian kedua belah pihak. Meski begitu, sambungnya, OJK akan tetap mencermati perkembangannya.

"Karena ini sifatnya jangka pendek. Kalau dana pendidikan mestinya panjang, jadi kita akan lihat dan pantau terus ini bagaimana perjalanannya," tutur Friderica.

Sebelumnya, lanjut dia, ada pula kasus di UIN Raden Mas Said Surakarta terkait pinjaman online. Hanya saja menurutnya, kedua kasus tersebut berbeda, karena kasus di UIN menyuruh mahasiswa menyampaikan data yang tidak apa adanya, lalu mahasiswa diajarkan berhutang konsumtif seperti untuk membeli pulsa.

"Kalau ini (kasus ITB) so far dari informasi yang kita terima, masih sesuai tidak ada yang dilanggar, tapi kita akan pantau terus seperti apa ke depannya. Ini karena sifatnya masih baru, kalau tidak salah baru dari Agustus 2023," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement