Senin 29 Jan 2024 21:44 WIB

Bagi-Bagi Bansos Beras, Jokowi: Hampir Semua Negara Gagal Panen

Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, Senin (29/1/2024).
Foto: Republiika/Febrianto Adi Saputro
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, Senin (29/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Senin (29/1/2024). Jokowi menyampaikan, alasan pemerintah mengucurkan bantuan pangan tersebut karena naiknya harga beras akibat gagal panen di hampir semua negara.

“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca Juga

Jokowi menjelaskan, kegagalan panen diakibatkan perubahan iklim. Sehingga, 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

“Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi. Sehingga diharapkan suplai beras melimpah dan berpengaruh terhadap penurunan harga beras.

“Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara,” ungkapnya.

Pemerintah sendiri memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Jokowi mengatakan, bantuan tersebut akan diterima hingga Juni 2024 dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.

“Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cekap (cukup), bisa dilanjutkan lagi,” kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement