Rabu 24 Jan 2024 15:46 WIB

Beli LPG Subsidi Pakai KTP, Pakar: Kebijakan Tepat

Subsidi yang selalu tidak tepat sasaran memberatkan keuangan negara.

Pekerja mengangkut tabung gas LPG 3 kg di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja mengangkut tabung gas LPG 3 kg di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar keuangan negara dari Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu menegaskan, penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) dalam pembelian elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang tepat. Menurut dia, mekanisme tersebut selain sebagai pendataan juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.

"Agar tepat sasaran, sifatnya juga pembelajaran untuk mengarahkan masyarakat supaya fiskal anggaran kita tepat sasaran," katanya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Subsidi yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara, lanjutnya, diperkirakan Rp 10 triliun–Rp 15 triliun subsidi gas melon terbuang sia-sia karena dinikmati masyarakat mampu. "Makanya kalau tidak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran," katanya.

Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, tersebut juga mengatakan, pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK bisa mengedukasi masyarakat sebab dokumen kependudukan tersebut bisa menunjukkan apakah yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan. Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan ekonomi mampu tersebut akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK hanya untuk membeli gas seharga Rp 20 ribu.

 

"Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang tidak disubsidi atau Bright gas," ujarnya.

Sebaliknya, jika pembelian tetap dilakukan terbuka seperti sebelumnya, orang yang berhak akan selalu kehabisan LPG 3 kg, lanjutnya, dan kondisi demikian akan selalu berulang karena orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.

"Akibatnya, anggaran kita yang berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang tidak berhak. Itu kan haram sebenarnya, karena mereka menikmati yang bukan haknya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat hendaknya tidak melihat penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon sebagai kebijakan yang mempersulit, justru aturan tersebut diterapkan agar keberadaan LPG 3 kilogram bagi masyarakat miskin selalu tersedia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, pembelian elpiji 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024. Nantinya, hanya masyarakat terdata yang boleh membeli gas subsidi tersebut.

Para pembeli di pangkalan hanya perlu membawa KTP dan/atau KK. Apabila sudah terdata ke dalam sistem, maka yang bersangkutan hanya perlu membawa KTP untuk pembelian selanjutnya. Masyarakat juga dapat mengecek status pendaftaran di alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement