REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang ditargetkan pasangan Ganjar-Mahfud akan berat dicapai.
"Jadi, kalau target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 5 tahun atau rata-rata 7 persen per tahun, memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sepertinya berat untuk dicapai," kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Hal itu disampaikan Eko untuk menyikapi pernyataan Calon Wakil Presiden Mahfud Md dalam debat Pilpres 2024 pada hari Jumat (22/12/2023). Mahfud menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia. Menurut Eko, berdasarkan rekam jejak selama era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7 persen.
"Ini pandangan realistis, ya, bukan pesimistis. Bukan optimistis berlebihan, ya, karena pasang angka di dalam visi dan misi gampang, merealisasikannya susah," kata dia.
Ia memandang bahwa angka yang paling realistis untuk dijadikan target pertumbuhan ekonomi adalah 6 persen atau lebih tinggi dari capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, berkisar di angka 5 persen. Meski demikian, kata dia, untuk menyentuh target 6 persen dibutuhkan kerja keras serta harus memiliki sektor-sektor ekonomi dengan daya ungkit yang tinggi.
"Target 6 persen pun butuh sektor-sektor yang bisa mengungkit lebih tinggi, terutama dua sektor yang paling penting, yaitu sektor industri pertumbuhannya harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 9 atau 10 persen ada optimisme untuk bisa mencapai. Yang kedua sektor pertanian minimal harus setara dengan target pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sementara itu, optimalisasi penegakan hukum dengan memberantas praktik korupsi yang menjadi strategi paslon nomor urut 3 itu juga dinilainya belum cukup untuk bisa menembus target pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Misalnya, ide Mahfud pada debat cawapres itu yang bisa menangani korupsi ratusan triliun rupiah, kemudian uang hasil sita itu dipakai untuk pembangunan.
"Itu bagus, tetapi tidak kemudian bisa ujug-ujug menumbuhkan 7 persen. Sebesar-besarnya belanja pemerintah itu hanya akan berkontribusi sekitar 10 persenan, bahkan kurang dari total PDB nasional," ujarnya.
Menurut Eko, jika penegakan hukum secara serius dan disiplin seperti yang diterapkan di China dan negara-negara maju lainnya, dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
"Sepertinya prosesnya panjang, bisa membantu untuk mewujudkan 7 persen dengan pemberantasan korupsi, saya ragu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
