REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak Jenis Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND) dari setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 81,5 triliun per 12 Desember 2023. Capaian itu dinilai menggembirakan di tengah kondisi ekonomi global yang belum sehat.
"Artinya, BUMN-BUMN kita di tengah situasi eksternal belum sehat bisa menunjukkan kinerja baik. Juga bisa menciptakan profitabilitas baik, bisa kasih dividen cukup baik, kita apresiasi," ujar Ekonom senior sekaligus Co-founder Institute for Social Economic and Digital (ISED) Ryan Kiryanto kepada Republika, Jumat (15/12/2023).
Ia melanjutkan, paralel dengan capaian positif tersebut, ke depannya BUMN perlu diperkuat. Jadi selain dapat mencapai profit bagus dan memberikan dividen besar ke APBN, harus pula lebih banyak ada BUMN yang berstatus sehat.
Dirinya menjelaskan, sehat berarti tidak merugi. "Jadi yang masih punya rapot merah, tahun depan enggak boleh lagi, harus jadi biru," tegas dia.
Ryan menilai, jika BUMN yang sehat semakin banyak maka, pemberian dividen ke negara pun akan lebih banyak lagi. Ia melanjutkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga harus memperhatikan pembentukan holding BUMN.
Seperti diketahui, dalam tiga sampai empat tahun terakhir, Erick Thohir tengah fokus membentuk holding BUMN. Ryan menilai, holding bisa dilanjutkan, namun yang belum berjalan baik harus dievaluasi.
"Apa yang bikin nggak baik, holding tetap jalan tapi yang lambat perlu di-review. Bisa diperbaiki apakah konteksnya hulu, SDM, atau apa pun, agar ke depan lebih kontributif ke perekonomian nasional," tuturnya.
Jadi, lanjut dia, tidak hanya bisa membagi dividen besar tapi mampu berkontribusi lebih ke ekonomi negara. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan.
Dengan begitu, kata Ryan, BUMN tidak hanya berorientasi profit. Melainkan bisa turut membantu progran pemerintah.
"Misal ada BUMN yang punya agent of development seperti KAI, Telkom, Garuda, Bulog, harus punya keberpihakan bagi masyarakat banyak. Itu karena, BUMN harus berada di sisi pemerintah," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi setoran dividen BUMN telah mencapai 100 persen dari target revisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Angka itu tumbuh 100,9 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
"Ini hal yang bagus, artinya BUMN terutama yang sehat telah mampu membayarkan dividen kepada negara," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Jumat (15/12/2023). Padahal, kata dia, target PNBP KND dari setoran BUMN tersebut telah direvisi cukup tinggi, yakni dari Rp 49,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika