Senin 04 Dec 2023 14:17 WIB

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Dorong Peningkatan Daya Saing

IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur RI kini di peringkat 51.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Lida Puspaningtyas
Presiden Joko Widodo saat berbicara di COP28.
Foto: AP Photo/Saul Loeb
Presiden Joko Widodo saat berbicara di COP28.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah terus fokus membangun infrastruktur secara besar-besaran di seluruh daerah. Upaya ini salah satunya untuk meningkatkan daya saing indeks infrastruktur dengan negara-negara lain.

Hal ini disampaikan Jokowi di acara silaturahmi dengan para penggiat infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Baca Juga

"Dan yang paling penting saya melihat dalam hal indeks infrastruktur kita ini memang saat itu di 2014 saya melihat kita memang masih tertinggal dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur kita saat itu di peringkat 54. Saat ini masuk ke peringkat 51. Artinya meningkat kan meskipun juga belum melompat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, kerja keras dalam melakukan pembangunan infrastruktur itupun membuahkan hasil. Selama ini, kata dia, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 42 bendungan. Jumlah itu pun masih akan bertambah pada 2024 nanti.

 

Selain itu, juga telah dibangun irigasi untuk mengairi 1,2 juta hektare lahan pertanian. Pembangunan jalan tol juga telah mencapai 2.143 km.

"Sebuah lompatan besar untuk kita tapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok kita ini total hampir 3 ribu kurang dikit. 3 ribu km. Jalan tol di RRT berapa pak menteri ada yang tahu? 190 ribu km," lanjut Jokowi.

Tak hanya itu, total jumlah bendungan yang dimiliki Indonesia pun masih kalah jauh dengan Korea. Indonesia hingga saat ini baru memiliki total hampir 300 bendungan, sedangkan di Korea telah mencapai 20 ribu bendungan dan di China memiliki 98 ribu bendungan.

Selain itu, pemerintah juga baru membangun 5.700 km jalan nasional dalam sembilan tahun terakhir ini.

"Jadi masih jauh. Masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan," kata dia.

Jokowi melanjutkan, pembangunan infrastruktur tersebut juga dilakukan untuk menyambut berbagai acara besar di Indonesia, seperti Asian Games 2018, KTT G20, KTT ASEAN, dll. Pembangunan infrastruktur, kata dia, diperlukan untuk konektivitas masyarakat dan juga barang.

Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur ini diprioritaskan pemerintah agar tercipta efisiensi biaya logistik. Sehingga, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lainnya dan juga meningkatkan investasi negara.

"Nggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada airport, mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada sea port. Mau ke sebuah pulau nggak ada karena nggak ada jalan," ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan juga sebagai konektivitas sosial dan budaya.

"Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua. Dari Papua  terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya sekali lagi juga mempersatukan," jelas Jokowi.

Presiden pun kemudian mengingatkan pentingnya perencanaan dan persiapan pembangunan agar lebih komprehensif. Ia mencontohkan, pembangunan jalan yang seharusnya juga dilakukan dengan pengerjaan drainase dan juga trotoar.

"Jadi mestinya cara berfikir kita satu paket perencanaan. Jalan, drainase, trotoar, lanskapnya semuanya disiapkan  karena kalau hanya jalan saja nanti yang terjadi rakyat pasti di pinggir jalan tak dibuat jualan dulu, wah sudah langsung. Kaki lima warung-warung di pinggir jalan, mau buat trotoar drainase harus ada ongkos sosialnya lagi ke depan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden pun memuji percepatan realisasi anggaran di Kementerian PUPR. Menurutnya, realisasi anggaran yang dilakukan Kementerian PUPR lebih cepat dibandingkan kementerian-kementerian lainnya.

"Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului dalam pengerjaan realisasi anggaran, Januari pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum itu yang saya lihat, dibanding kementerian lain selalu mendahului itu yang bagus, Januari mulai," kata Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement