REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan kementerian, terlihat baru 30 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa mengadopsi digital. Menurutnya, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

"Baru 30 persen ASN yang, mohon maaf, Bu Sri Mulyani, ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital. Ini memang perlu PR besar, baru 30 persen birokrasi kita," ujarnya dalam Indonesia Digital Summit 2023 yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Padahal, kata dia, demi penerapan ekonomi digital harus dimulai dari sisi pemerintahan dahulu. Apalagi, sambungnya, kini ada Artificial Intelligence (AI) yang merupakan budaya baru.

"Ada etika baru yang mesti kita kelola dengan hati-hati," tutur dia. Ia menambahkan, literasi digital di dalam kementerian dan lembaga akan terus dilakukan karena digitalisasi terus berlangsung.

Budi menyatakan, ekonomi digital berpotensi menjadi jalan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Itu karena, ekonomi digital bisa mendorong terciptanya inovasi dan industri baru, sekaligus merangsang pemerataan ekonomi di masyarakat.

Ia menyebutkan, pada 2030 proyeksi cakupan pasar transformasi digital global sebesar 8,92 triliun dolar AS. Sementara, ekonomi digital di Asia Tenggara diperkirakan mencapai pendapatan sebesar 100 miliar dolar AS pada 2023, pendapatan itu tumbuh 1,7 kali lebih cepat dibandingkan Gross Merchandise Value (GMV).

Kemudian, lanjutnya, total nilai transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun ini sebesar 218 miliar dolar AS. Indonesia sendiri diperkirakan berkontribusi sebanyak 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara.

Menkominfo menyebutkan, ekonomi digital nasional dikuasai empat sektor. Pertama e-commerce, nilainya sebesar 62 miliar dolar AS, lalu transportasi dan makanan 7 miliar dolar AS, perjalanan online 6 miliar dolar AS, serta media online dengan nilai sebesar 7 miliar dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika