REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami perlambatan. Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyatakan, kemungkinan target realisasi KUR tahun ini tidak tercapai.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, ada beberapa penyebab melambatnya penyaluran KUR. Pertama, fenomena ekonomi, karena kredit secara umum juga melemah.
"Sekitar 8-9 persen (pertumbuhan kredit) termasuk UMKM. Jadi ekonomi kita daya belinya lagi turun, kalau daya beli turun permintaan kredit juga turun," jelas Tauhid saat ditemui di Gedung Kemenkop di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Penyebab kedua, sambung dia, imbas dari kenaikan suku bunga. Seperti diketahui tren suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) tengah naik. Ketiga, lanjut dia, di tengah pelemahan ekonomi ini, munculnya wirausaha baru menurun.
"Kita lihat dengan digitalisasi persaingan semakin kuat, jadi tidak mudah orang berusaha kalau harga di digital sangat rendah," jelas Tauhid.
Ia tidak memungkiri ada beberapa UMKM yang berhasil berbisnis lewat digital. Hanya saja tidak banyak, sehingga menyebabkan perlambatan.
"Kita lihat mall tutup dan pasar Tanah Abang sepi, berarti sektor usaha lagi tertekan karena situasi itu. Ini pengaruhi permintaan kredit termasuk KUR," jelasnya.
Faktor terakhir, sambung Tauhid, eskalasi kenaikan sektor bisnis dari pengguna KUR terutama pada super mikro relatif tertahan. Kondisi itu menurutnya ada dua penyebab, pertama karena pasarnya terbatas dan kedua karena pelaku usaha memang tidak mau naik kelas.
Sebagai informasi, target atau plafon KUR Tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun. Sementara, realisasi penyaluran KUR sampai 20 November tahun ini berdasarkan data SIKP sebesar Rp 218,40 triliun atau sebesar 73,54 persen dari target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
