REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi anggaran Kementerian PUPR 2023 hingga Oktober mencapai Rp 94,50 triliun atau 57,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 164,39 triliun.
"Hingga 31 Oktober 2023, realisasi anggaran Kementerian PUPR TA 2023 mencapai Rp 94,50 triliun atau sebesar 57,5 persen dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60 persen," ujar Basuki di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran di bulan yang sama pada TA 2022 yaitu sebesar Rp 70,81 triliun atau 52,3 persen dari total pagu anggaran 2022 sebesar Rp 135,4 triliun.
Menurut Basuki, pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp 125,22 triliun mengalami penambahan sebesar Rp 39,17 triliun, sehingga menjadi Rp 164,39 triliun.
Adapun rincian penambahan anggaran tersebut berasal dari Luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2022 sebesar Rp 2,08 triliun yang antara lain pembangunan Daerah Irigasi (DI) Slinga, peningkatan DI Air Manjuto, pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan. Kemudian percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 11,23 triliun, serta tambahan Rupiah Murni sebesar Rp 25,86 triliun.
Terkait tambahan Rupiah Murni sebesar Rp 25,86 triliun tersebut, antara lain untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebesar Rp 5,61 triliun, penanganan bencana alam di Kota Palu-Sulteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebesar Rp 1,13 triliun. Kemudian penataan ASEAN Summit 2023 sebesar Rp 170 miliar, renovasi sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp 140 miliar, dukungan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 700 miliar. Selanjutnya peningkatan konektivitas Jalan Daerah Rp14,65 triliun, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Rp 2,48 triliun, dan pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 980 miliar.
Basuki juga mengatakan, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 147,37 triliun. Adapun fokus program pada 2024 secara garis besar adalah penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi tuntas, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur kontrak tahun jamak (Multi Years Contract atau MYC) yang baru dimulai pada Desember 2023, serta pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi. Selain itu, program 2024 juga fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, dan rumah susun (rusun).
Ikuti Whatsapp Channel Republika