REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meluncurkan Program Perum Simpedes, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Desa. Program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pelaku usaha mikro di Kabupaten Kendal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Abri Praja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Sugiyono, Kepala Dispermasdes Pemkab Kendal, Yanuar Efendi, dan Vice President Mbizmarket Joko Wardoyo, serta aparat kepala desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal beserta jajarannya, serta pelaku usaha mikro di Kabupaten Kendal.
Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa khususnya di desa-desa di Kabupaten Kendal, dengan bekerja sama dan melibatkan lokapasar mitra resmi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Pelaku usaha mikro yang dilibatkan dalam program ini diharapkan siap terjun langsung dalam pengadaan digital, dan secara bertahap mulai aktif dalam pengadaan kebutuhan desa, kebutuhan pemerintah Kabupaten Kendal, dan kelak berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan pemerintah dari daerah atau provinsi lainnya di Indonesia.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Sugiyono mengatakan keberadaan platform marketplace mitra pengadaan LKPP ini sebenarnya sangat bagus, dengan bekerja sama melalui program Dispermasdes; Perum Simpedes, pelaku usaha mikro dan perangkat desa secara langsung dilibatkan dalam pengadaan digital untuk memenuhi kebutuhan desa.
Sugiyono berpesan kepada para kepala desa, dana yang sudah diterima, dapat dibelanjakan melalui platform marketplace mitra LKPP, sehingga nantinya, dana yang dianggarkan dari desa ini dapat berputar, dibelanjakan melalui pelaku usaha mikro di desa.
"Melalui program Perum Simpedes, terbukti Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukan keseriusannya sebagai penggerak digitalisasi pengadaan desa, yang secara langsung mendukung pelaku usaha mikro dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital di desa-desa di kabupaten Kendal," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).
Sementara itu Kepala Dispermasdes Pemkab Kendal Yanuar Fatoni mengatakan garis besar dari program ini sebenarnya ada dua, yakni bagaimana terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Dalam menjalankan program ini, Dispermasdes Pemerintah Kabupaten Kendal menggandeng Mbizmarket sebagai platform marketplace mitra Toko Daring LKPP," ujar dia.
Kepiawaian dan pengalaman Mbizmarket yang telah dimanfaatkan oleh 34 pemerintah provinsi di Indonesia, diharapkan dapat mendukung program Pemkab Kendal dalam memberdayakan pelaku usaha mikro dapat berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan desa di Kabupaten Kendal.
Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan berterima kasih atas kepercayaan dan peluang yang diberikan kepada perusahaan untuk mendukung program Pemkab Kendal dalam melibatkan pelaku usaha mikro di Kendal dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan perangkat desa di Kabupaten Kendal.
"Kami telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan badan usaha mereka di platform Mbizmarket," ujar Ryn Mulyanto.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha mikro di Kendal juga dibeli oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten, kota atau provinsi lain di sekitarnya yang membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika