REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Beras impor asal Kamboja dibongkar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Komoditas pangan sebanyak 3.500 ton ini didatangkan untuk cadangan pemerintah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin, beras impor tersebut hanya akan digunakan oleh Bulog untuk berbagai penugasan pemerintah. Baik berupa bantuan pangan, gerakan pangan murah maupun stabilisasi harga pangan guna mengendalikan inflasi.
"Sehingga beras impor ini akan langsung disimpan di gudang- gudang Bulog," ungkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat turut menyaksikan pembongkaran beras impor asal Kamboja di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/11/2023).
Di lain pihak, Arief mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam rangka memastikan kecukupan stok pangan, khususnya beras sebagai komoditas primer masyarakat. Baik melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dalam menyalurkan beras Stabilitasasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) maupun dalam rangka memastikan inflasi di Jawa Tengah dapat dikendalikan.
"Pemprov Jawa Tengah melalui jajarannya telah mampu melaksanakan dengan baik hingga stabilitas pangan dapat terwujud di Jawa Tengah," ungkap Arief.
Sementara itu, dalam kesempatan ini Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan, kendati sebagian besar wilayahnya mengalami kemarau relatif panjang, pada 2023 ini Jawa Tengah masih tetap surplus beras. Sehingga pasokan pangan di Jawa Tengah dipastikan tetap aman hingga sebelum musim penghujan tiba dan produksi beras kembali dapat dioptimalkan.
Sebab total stok beras di Jawa Tengah tahun 2023 ini mencapai 6,37 juta ton lebih, sementara kebutuhannya hanya sebesar 3,96 juta ton. "Artinya masih ada surplus 2,41 juta ton untuk cadangan," kata Nana.
Menurut Pj Nana, pangan menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional, karena merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Cadangan pangan yang surplus tersebut, menunjukkan perhatian serius Pemprov Jawa Tengah terhadap berbagai persoalan pangan.
Berbagai program juga telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk memastikan masyarakat dapat menjangkau pangan. "Hal ini menjadi upaya bagi Pemprov Jawa Tengah dalam menjaga dan mengendalikan angka inflasi di daerahnya," kata Nana.
Ia menyampaikan, inflasi di Jawa Tengah pada September 2023 (year on year/ yoy) sebesar 2,49 persen. Dalam rilis terbaru BPS, tingkat inflasi Oktober 2023 secara yoy sebesar 2,81 persen.
Angka ini masih berada di rentang sasaran target inflasi, yaitu 3,0 plus minus 1. "Alhamdulillah, inflasi Jawa Tengah berada di bawah 3 persen. Ini berkat kerja sama yang baik dengan Badan Pangan Nasional maupun kemudian Bulog," ungkapnya.
Maka, masih kata Nana, Pemprov Jawa Tengah akan terus melakukan langkah- langkah untuk menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. "Sudah banyak program yang digulirkan, misalnya Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah-daerah yang memiliki kemisikinan ekstrem," kata Nana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
