Kamis 02 Nov 2023 15:54 WIB

Menko Airlangga Sebut Aturan EUDR Bakal Berdampak pada Tujuh Komoditas

Pemerintah akan terus mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan dan memiliki harapan.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 and 2024 Price Outlook digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 and 2024 Price Outlook digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, inisiatif baru dari Uni Eropa (EU) yaitu EU Deforestation Regulation (EUDR) akan berdampak pada tujuh komoditas. Komoditas itu meliputi minyak sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, ternak, dan kayu.

Dijelaskan, aturan itu bertujuan mengurangi deforestasi dari kegiatan kehutanan dan pertanian. Airlangga menambahkan, ada beberapa catatan dari Pemerintah mengenai EUDR.

Baca Juga

"Pemerintah siap untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kerangka kerja yang mempromosikan pertanian berkelanjutan. Termasuk produksi minyak nabati," ujar dia saat hadir secara virtual dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 and 2024 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).

EU, kata dia, juga harus memahami sudah ada standar berkelanjutan tingkat nasional yang dapat memenuhi beberapa persyaratan penting dalam mengakses pasar EU. Ia menambahkan, bersama dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), pemerintah Indonesia juga mengembangkan komunikasi intensif dengan Komisi EU.

 

"Komunikasi dengan EU juga terus dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitas petani kecil dan sertifikasi kelapa sawit. Ini akan menjaga pemulihan ekonomi dan menguatkan kelapa sawit Indonesia, serta mempromosikan perkembangan kelapa sawit dan mengikuti peraturan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian)," jelas Airlangga.

Pemerintah, sambungnya, juga mengembangkan bursa guna menjamin semua komoditas perkebunan akan diekspor dan dilacak. Ini demi menjamin semua komoditas perkebunan dapat diekspor berasal dari perkebunan yang sudah dikelola secara berkelanjutan.

Ia menyatakan, pemerintah akan terus mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan dan memiliki harapan terus berkembang. Apalagi, industri kelapa sawit berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian secara  berkelanjutan sekaligus memenuhi aspek sosial dan lingkungan.

"Secara bersama-sama, kita bisa mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, rendah karbon, tangguh menghadapi perubahan iklim dan penguatan industri domestik. Sertifikasi ISPO memiliki peran penting untuk menjamin perkembangan industri sawit melalui praktik produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan petani," tutur dia.

Selain Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sambungnya, pemerintah Indonesia juga mendukung Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang merupakan skema bersifat sukarela.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement