REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada hari ini (2/11/2023) melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat BI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bank Indonesia optimistis bisa berkantor di IKN tepat waktu sesuai target.
"BI optimistis pembangunan dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat optimal bagi masyarakat umum dengan dukungan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dan kondisi makroekonomi yang terus menguat," kata Perry dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (2/11/2023).
Perry mengungkapkan, gedung tersebut merupakan bagian dari investasi. Menurutnya, investasi tersebut bukan hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi nasional untuk menjaga perekonomian secara berkesinambungan.
Dia menjelaskan, sesuai dengan mandat Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BI merupakan lembaga negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, mengamanatkan BI untuk berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran di IKN Nusantara pada tahap I Tahun 2022-2024.
Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan seluas 7,03 hektare sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 167 tanggal 15 September 2023. Selain itu juga memperoleh perizinan Pembangunan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara.
"Untuk itu kami berharap, sinergi dan dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin dalam mengawal kepindahan IKN guna mewujudkan kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan," ucap Perry.
Peresmian pembangunan kompleks perkantoran Bank Indonesia di IKN dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga untuk mendukung kepentingan perekonomian nasional yang berkesinambungan.
Dengan operasional BI di IKN yang lebih dekat dengan pemerintah serta lembaga lain, Perry yakin BI sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi. Khususnya dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam persemian tersebut, Jokowi menyampaikan keberadaan Gedung Perkantoran Bank Indonesia ini di IKN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Menurut Jokowi, otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pembangunan IKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
