Selasa 31 Oct 2023 14:52 WIB

Menteri PANRB: Efisiensi ASN Hemat Anggaran Rp 8 Triliun

Efisiensi ini akibat penyederhanan 3.414 kelompok jabatan jadi tiga kelompok saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Senin, (13/2).
Foto: Humas Pemkab Sleman
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Senin, (13/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, transformasi kelompok jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berhasil menghemat anggaran negara mencapai Rp 8 triliun.

"Dari 3.414 kelompok jabatan pelaksana sekarang sudah disederhanakan tinggal tiga kelompok jabatan saja," kata Anas usai menghadiri kegiatan di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca Juga

Anas mengatakan, apabila perampingan struktur organisasi perangkat daerah dapat diaplikasikan di seluruh kabupaten/kota, diproyeksikan ada pengurangan sekitar 1.238 eselon II, 30.854 eselon III, dan 157.192 eselon IV.

Menurut dia, pengurangan lebih dari 1.200 eselon II tersebut dapat menghemat belanja operasional Rp 619 miliar per tahun. Pengurangan pegawai eselon III dapat mengefisienkan belanja operasional sebesar Rp 7,4 triliun per tahun.

Dia mengatakan, penyederhanaan kelompok ASN membuat struktur organisasi menjadi lebih ringkas. "Begitu juga terkait struktur organisasi sejak Oktober telah kami sederhanakan lebih dari 98 struktur yang telah kami konsolidasikan," ujarnya.

Anas mengatakan, penyederhanaan kelompok jabatan ASN sejalan dengan rencana kerja Presiden Joko Widodo yang menargetkan penyederhanaan birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kata Anas, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam merumuskan variabel yang menentukan kebutuhan ASN di suatu daerah. "Kami sepakat dengan Kemendagri membuat variabel-variabel yang tidak bisa diubah oleh daerah, kami langsung ambil (data)dari BPS dengan variabel seperti jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, ekonomi dan seterusnya," kata dia.

Penyederhanaan birokrasi, kata Anas, dikerjakan seiring dengan program digitalisasi agar pelayanan optimal bisa berjalan. "Kalau program digitalnya jalan berarti jumlah struktur dan orangnya bisa dikurangi tapi fungsinya tetap bisa dioptimalkan," ungkapnya.

Anas mencontohkan efisiensi yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan dengan hanya merekrut satu posisi meskipun terdapat dua posisi yang pensiun.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement