REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mendorong percepatan sejumlah strategi program di antaranya pelaksanaan proyek utama pada enam kelompok pembangunan kuartal III, yang terdiri atas Indikator Pembangunan Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategi Nasional, SDGs dan Arahan Presiden. Selain itu, Erick juga menegaskan untuk penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Dalam rapat koordinasi ini, Erick memberikan arahan agar masing-masing kementerian memberikan kemajuan nyata terkait pelaksanaan proyek utama enam kelompok pembangunan kuartal III sebelum berakhirnya kabinet Presiden Joko Widodo. Rapat yang dihadiri oleh tujuh menteri di dalam lingkup Kemenko Marves ini membahas secara menyeluruh strategi yang harus diambil untuk percepatan program-program tersebut.
Erick menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencapai target pembangunan kelautan dan perikanan, memerlukan dukungan kementerian/lembaga lainnya, di antaranya infrastruktur pendukung (irigasi, listrik, jalan produksi), akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi perdagangan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kementerian/lembaga terkait agar dapat mendukung program dan kegiatan KKP.
Selanjutnya terkait dengan kerja sama Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengoordinasikan penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL /PLTSa dan lokasi lainnya di luar dua belas lokasi yang telah ditetapkan," ujar Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/10/2023).
Erick menambahkan, dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino. Penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan sangat penting dan mendesak bagi daerah-daerah yang sudah darurat sampah dan memiliki TPA yang sudah melebihi kapasitas. Erick berharap dukungan yang kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 k/l antara Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi.
"Menanggapi isu terkait perdagangan karbon, saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengoordinasikan penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri," kata Erick.
Erick menilai langkah ini penting agar segera diadakan Rapat Komite Pengarah untuk Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan agar peraturan yang ditetapkan dapat diselesaikan sebelum COP 28 UEA pada 30 November 2023.
Oleh karenanya, Erick meminta dukungan yang kuat dari k/l terkait terutama KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara terkait penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan perdagangan karbon luar negeri.
Kendala terkait yang ditemukan pada....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
