REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mendukung aksi Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN. Mulai dari pakar hingga para ulama ikut mendukung aksi Erick.
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan bahwa secara prinsip, langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir adalah sebuah kebijakan instrumental yang tepat dan konstruktif. Langkah itu, menurut Fahri, akan semakin menghasilkan dampak yang lebih tajam jika diiringi pembenahan secara internal di BUMN. Itu merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan.
Artinya jika membutuhkan langkah-langkah represif dengan melaporkan agar aparat penegak hukum (APH) mengambil serta menegakan hukum sebagai treatment untuk membuat BUMN menjadi sehat adalah baik, akan tetapi perlu dan penting juga agar sang menteri membuat serta menata sistem pengendalian internal BUMN," ujarnya pada Kamis (5/10/2023).
Hal senada disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Ia mengatakan keterlibatan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bukti konkret keseriusan Erick dalam melakukan bersih-bersih Dapen BUMN.
Tak hanya akademisi dan pengamat, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur juga mendukung penuh langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya melakukan bersih-bersih terhadap perusahaan pelat merah dari para koruptor.
Gus Fahrur mengatakan, langkah yang dilakukan Menteri BUMN ini sangat bagus dan menjadi teladan dalam hal partisipasi mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis, juga mendukung langkah Erick. Kiai Masyhuril menegaskan upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat.
Kiai Masyhuril mengatakan, kejahatan korupsi di negeri ini semakin memprihatinkan dan mungkin sudah memasuki semua elemen khususnya di kementerian, salah satunya di BUMN. Sebagai rakyat tentu menanti kepedulian pihak berwenang untuk lebih serius memberantas korupsi tanpa pilih-pilih atau tanpa tebang pilih.