REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memulai penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Senin, 11 September 2023.
“Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Arief menyampaikan penyaluran beras selama tiga bulan ke depan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo juga bertujuan untuk menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah
“Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. Khusus distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) juga akan dilakukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan yang bertujuan untuk mengakselerasi pengiriman.
“Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran,” ucap Arief.
Adapun bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif.
Dalam statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2023 lalu, tercatat pada bulan Februari 2023 tingkat inflasi beras (month to month) sebesar 2,63 persen.
Kemudian menurun sampai 0,03 persen pada bulan Juli, namun kembali meningkat menjadi 1,43 persen di Agustus 2023. Terkait itu, andil inflasi beras (month to month) 0,08 persen pada Februari juga sempat turun dan membesar kembali di Agustus mencapai 0,05 persen.
Bantuan pangan beras tersebut dinilai mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023 sehingga berdampak pada terjaganya tingkat inflasi secara umum.
“Penyaluran 640 ribu ton Senin depan itu karena pekan lalu kita perlu waktu untuk konsolidasi data penerima dan lokasinya. Tadi Pak Dirut Bulog juga sudah konfirmasi,” kata Arief.
Menurutnya, percepatan penyaluran beras yang semula dilaksanakan pada Oktober dan dimajukan pada September, dilakukan untuk menstabilkan kebutuhan beras di masyarakat.
“Sebanyak 640 ribu ton itu digelontorkan dalam tiga bulan kepada masyarakat. Itu udah membantu. Artinya kan ketika itu masuk, akan menambah supply di masyarakat,” kata Arief.
Arief menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses penyalurannya dan akan ada penyaluran khusus untuk daerah 3 tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP). Pembagian bantuan beras untuk daerah 3TP akan diberikan dua paket dalam satu tahap karena alasan efektivitas dalam proses penyalurannya.
“Untuk daerah-daerah tertentu memang diperlukan demi alasan efektivitas. Seperti di kawasan Puncak Jaya, Papua,” kata Arief.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan mekanisme penyaluran bantuan beras tersebut akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat.
Ia mengatakan Perum Bulog telah mendapatkan data penerima bantuan beras yang berasal dari Kementerian Sosial, sehingga dalam penyalurannya tidak salah sasaran. Perum Bulog menggandeng PT Pos dalam penyaluran beras bantuan yang menjadi program pemerintah.
“Data penerima sudah ada dari Kementerian Sosial, jadi mudah-mudahan tidak ada salah sasaran,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
