REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 146,98 triliun. Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk menyelesaikan sejumlah proyek prioritas pemerintah pada masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran (TA) 2024 tuntas pada tahun depan. Sehingga, infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multiyears contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif presiden di antaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp 146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp 47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38 ribu hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 meter kubik per detik, dan pembangunan tujuh unit embung.
Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 55,40 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km.
Kemudian ada preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km. Ada pula pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, dan terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
Pada bidang permukiman sebesar Rp 32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter per detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK.
Kemudian pembangunan sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Selanjutnya, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 meter persegi, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di lima kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit.
Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah dan madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN dan PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp 9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun yakni lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit.
Akan dibangun pula rumah khusus (rusus) terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
"Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun," ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
